DISIPLIN PNS

LANDASAN YURIDIS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin PNS

Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

PELANGGARAN DISIPLIN

Adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

KEWAJIBAN PNS

1.            mengucapkan sumpah/janji PNS

2.            mengucapkan sumpah/janji jabatan

3.            setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila ,UUD-RI 1945,NKRI dan Pemerintah.

4.            menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.     melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denga penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

6.            menjujung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan  martabat PNS

7.    mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan /atau golongan;

8.            memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9.            bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10.  melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau  merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang

         keamanan, keuangan dan materiil;

 11.   masuk kerja dan menaati jam kerja

 12.   mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

 13.   menggunakan dan memelihara barang- barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

 14. memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat;

 15. membimbing bawahan dalam melaksankan tugas;

 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh  pejabat yang berwenang.

LARANGAN PNS

1.        menyalahgunakan wewenang;

2.        menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.        tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau lembaga atau organisasi  internasional;

4.        bekerja pada perusahaan ,konsultan asing,atau lembaga  swadaya masyarakat asing;

5.       memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang – barang baik  bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6.        melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan , atau pihak lain, yang secara langsung  atau tidak langsung merugikan negara;

7.       memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan   dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8.       menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan     dan/atau pekerjaannya;

9.        bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya;

10.    melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu   tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga nengakibatkan           kerugian bagi yang dilayani;

11.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12.    memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil  Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara :

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan   fasilitas negara.

       13.  memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :

a.   membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan /atau

b.   mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

       14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan;

       15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

a.   terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b.   menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.   membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

  1. Hukuman Disiplin Ringan

         a. teguran lisan;

         b. teguran tertulis;

         c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

  2. Hukuman Disiplin Sedang :

               a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;

               b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun;

               c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun.

  3. Jenis Hukuman disiplin Berat Terdiri dari :

        a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 ( tiga ) tahun;            

        b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;              

        c. pembebasan dari jabatan;

        d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS, dan

        e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pasal 8

a. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang
    sah dikenai sanksi hukuman disiplin ringan.
    a) Teguran Lisan : 5 hari
    b) Teguran Tertulis : 6 s/d 10 hari    c) Pernyataan tidak puas secara tertulis : 11 s/d 15 hari.
b. PNS yang tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang
    sah dikenai sanksi hukuman disiplin sedang:
   a) Penundaan KGB : 16 s/d 20 hari
   b) Penundaan kenaikan pangkat : 21 s/d 25 hari
   c) Penurunan pangkat paling lama 1 tahun : 26 s/d 30 hari.

c. PNS yang tidak masuk kerja selama 31 s/d 45 hari kerja tanpa alasan yang
    sah dikenai sanksi hukuman disiplin berat :
    a) Penurunan pangkat paling lama 3 tahun : 31 s/d 35 hari
    b) Penurunan jabatan : 36 s/d 40 hari
    c). Pembebasan Jabatan : 41 s/d 45 hari

 d) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat : 46 hari atau lebih.

Agar Diperhatikan ………

  1. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan metaati ketentuan jam dihitung

      secara komulatif 1 ( satu ) tahun.

  2. Keterlambatan dihitung secara komulatif dan dikonversi 1 hari sama dengan 7,5 jam.

 3. Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

  4. Pejabat yg berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan apabila tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yg telah terbukti melakukan  pelanggaran disiplin

Tata Cara Pemeriksaan ( Pasal 23 ).

a.   PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung.

b.   Pemanggilan dilakukan paling lama 7 (tujuh ) hari kerja sebelum pemeriksaan.

c.   Yang bersangkutan tidak hadir dilakukan pemanggilan ke 2 paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.

d.   Yang bersangkutan tidak hadir juga, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 24.

a.   sebelum dijatuhi hukuman atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu, dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam BAP.

 b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditetapkan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi, apabila merupakan kewenangan pejabat yg lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hirarki dg BAP.

c.   Khusus utk pelanggaran disiplin ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa.

d.   Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan , kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

e.   Tim Pemeriksa dibentuk oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk.

◊ BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa, PNS yang bersangkutan.

◊ Ybs tidak menandatangani, BAP tetap dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman.

◊ PNS ybs berhak mendapatkan copy BAP.

Pasal 27

PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung.

◊  pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku  sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

◊    yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian.

◊    apabila tidak ada atasan langsung pembebasan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan yang lebih tinggi.

Pasal 30

PNS yg melakukan beberapa paelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman terberat.

PNS yg pernah dijatuhi hukuman disiplin melakukan pelanggaran disiplin lagi, kepadannya dijatuhi jenis hukuman yang lebih berat.

PNS dpk/dpb di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin tapi bukan kewenangannya maka pimpinan instansi mengususlkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK induknya disertai BAP.

Perlu diperhatikan Bahwa Hukuman disiplin SEDANG dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.( Lihat Ps 12 angka 9 )

Hukuman Disiplin BERAT dapat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan :

  Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c. ( lihat Pasal 13 angka 13 )

UPAYA ADMINISTRATIF

A. Keberatan

Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 ( satu ) tahun;

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun yang dijatuhkan oleh :

a.   Pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara.

b.   Sekda/pejabat struktural eselon II Kab/kota kebawah/ setara Kebawah;

c.   Pejabat struktural Es II kebawah di Likungan Instansi Vertikal;

d.   Pejabat Es II kebawah di lingkungan Instansi Vertikal dan kantor perwakilan Provinsi dan unit setara dg sebutan lain yang berada di bawah dan bertg jawab kpd PPK

B. Banding Adminstratif

1. Hukuman Disiplin yg dijatuhkan PPK untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Ps7 ayat (4) huruf d dan e.

2. Hukuman yang dijatuhkan Gubernur selaku wakilPemerintah Pusat untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud Ps 7 ayat (4) huruf d dan e.

3. Mengajukan banding administratif gaji tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

4.   Tidak akan banding administratif gaji mulai dihentikan terhitung mulai bulan berikut sejak hari 15 keputusan hukuman diterima.

5. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau upaya administratif tidak disetujui untuk pindah instansi

RANGKUMAN PP 53 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

Berlakunya PP 53/2010             :   Sejak tanggal diundangkan : tgl 6 Juni 2010

Obyek/ sasaran                            :   a. PNS Pusat dan PNS Daerah  (Pasal 1 ayat  2)

                                                            b.Calon PNS (pasal 2)

DISIPLIN PNS                             :   Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

Pengertian HD                              :   Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS   yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan               disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Bentuk Hukuman Disiplin

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

Jenis Hukuman Disiplin

1.     Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

a.     teguran lisan;

b.     teguran tertulis; dan

c.     pernyataan tidak puas secara tertulis.

2.     Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

a.     penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b.     penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c.     penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

PP 30 :

a. Penundaan KGB paling lama 1 th

b. Penurunan gaji  1 x KGB paling lama 1 tahun

c. Penundaan KP paling lama 1 tahun

3.     Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

a.     penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.     pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c.     pembebasan dari jabatan;

d.     pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.     pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PP 30 :

a.       Penurunan pangkat : 1 tahun

b.       Huruf b tidak ada,  c sampai e sama

I.        JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA

A. Hukuman Disipli Ringan  ( pasal 8 )

1. Teguran Lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja
2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja
3. Pernyataan tidak puas scr tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja

B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 9 )

1. Penundaan KGB selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20  hari kerja
2. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu ) tahun :  tidak masuk selama 21 s.d 25  hari kerja
3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun :  tidak masuk selama 26 s.d 30 hari kerja

C.    Hukuman Disipliln Berat ( pasal 10 )

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun :  tidak masuk selama 31 s.d 35 hari kerja
2. Pemindahan dalam rangka Penurunan jabata setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d 40 hari kerja
3. Pembebasan dari jabatan Strktural atau JFT  : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja

4.       Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46  hari kerja atau lebih

Pasal 14 :      Pelanggaran Pasal 8, 9 dan 10 dihitung secara komulatif s.d akhir tahun berjalan

 Penjelasan Pasal 3 angka 11 :

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

II     JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KAMPANYE

        A.    BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE :

1.       ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2.       menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3.       sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

4.       sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

B.      Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 12 ) angka :

6.       memberikan dukungan kepada capres/Cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dg menjadi pelaksana/peserta kampanye dg gunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

7.       memberikan dukungan kepada capres/Cawapres dg mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;

8.       memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan

9.       memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

C.    HUKUMAN DISPLIN BERAT (Pasal 13) angka  :

11.      memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

12.      memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13.      memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

 III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. BUPATI ( pasal 20 ayat 1)

Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :

1.       Sekretaris Daerah untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat

2.       JFT pada jenjang Utama untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat

3.       JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e.

4.       Pejabat Struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c) dan Penyelia (III/c dan III/d) untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat;

5.       JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jeniS HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ;

6.       Pejabat Struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk semua jenis HD tingkat Sedang dan Berat;

7.       JFU golru III/d kebawah  untuk jenis HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ;

B.    SEKRETARIS DAERAH ( Pasal 20 ayat 2 )

        Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :

1.     Pejabat struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis HD Tingkat ringan ;

2.     Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia (III/c dan III/d non kesehatan), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan ;

3.     Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b non guru )  dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b untuk jenis HD tingkat sedang huruf a dan b;

4.     PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan

C.    PEJABAT ESELON II

        Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.     Pejabat struktural eselon III, JFT  jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia ( III/c dan III/d non kesehatan ), dan JFU golru  III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan

2.     Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf  a dan b;

D. PEJABAT ESELON III

        Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.     Pejabat eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan) , dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan

2.     Pejabat eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b;

E.    PEJABAT ESELON IV

        Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.     Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang Pelaksana(II/a sd II/d) dan Pelaksana Pemula (II/a), dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan

2.     JFU golru I/a s.d I/d, untuk HD tingkat sedang huruf a dan huruf b;

III.   SANKSI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD : Pasal 21

1.       Atasan Pejabat tersebut menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar HD

2.       Atasan Pejabat juga wajib menjatuhkan HD kepada Pejabat yang berwenang menghukum.

3.       HD bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanksi = HD bagi PNS yang melanggar

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (Pasal 21)

Download

• Rangkuman Pp 53 2010 Tentang Disiplin PNS
• Matrik Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

karpeg-karis

Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, Kartu Taspen

LANDASAN YURIDIS

• Keputusan Bersama Mendagri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 
• Keputusan Kepala BAKN  Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 
• Keputusan Kepala BAKN  Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983
 

PERSYARATAN

Kartu Pegawai
Untuk mendapatkan Kartu Pegawai, PNS yang bersangkutan melalui Unit Kerja mengajukan secara tertulis kepada Bupati Kulon Progo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo, dilampiri dengan :

1. Foto copy SK CPNS dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar.
2. Foto copy SK PNS dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar.
3. Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy STTPL / STTPP dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi/ BKD, sebanyak 3 lembar; 
5. Asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia       ( bagi yang mengajukan kembali karena kehilangan).

Kartu Istri / Kartu Suami 
Untuk mendapatkan Karis/Karsu, PNS yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada Bupati Kulon Progo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui hierarki dengan menggunakan blangko sesuai dengan lampiran I.A/I.B Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dalam 3 lembar, dilampiri dengan :

1. Laporan perkawinan (rangkap 3)
2. Foto Copy surat nikah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (KUA/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), sebanyak 3 lembar.
3. Pas Fhoto hitam putih suami/isteri 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy SK CPNS dilegalisir Kepala Unit Kerja sebanyak 3 lembar.
5. Foto copy SK PNS dilegalisir Kepala Unit Kerja sebanyak 3 lembar.
6. Asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia ( bagi yang mengajukan kembali karena kehilangan).

Download Blangko Laporan Perkawinan I.doc

Download Blangko Laporan Perkawinan Janda/Duda.doc

Kartu TaspenUntuk mendapatkan Kartu Taspen, PNS yang bersangkutan melalui Unit Kerja mengajukan secara tertulis kepada Bupati Kulon Progo c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo, dilampiri dengan :

1. Foto copy SK CPNS dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar.
2. Foto copy SK PNS dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar.
3. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar.
4. Foto copy Surat Keterangan Mendapat Tunjangan Keluarga (KP 4), dilegalisir Kepala Unit Kerja/Kepala Instansi sebanyak 3 lembar. 
5. Foto copy SK Penetapan NIP Baru dilegalisir Kepala Unit Kerja / Kepala Instansi sebanyak 3 lembar. 
6. Asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia       ( bagi yang mengajukan kembali karena kehilangan).

Setya Lencana

LANDASAN YURIDIS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

• Peraturan Pemerintah Nomor  35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar,Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
• Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Karya Satya.

PERSYARATAN UMUM

Kriteria dan Persyaratan pengajuan  Satyalancana Karya Satya  adalah sebagai berikut :

 1. Dalam melaksanakan tugas senantiasa menunjukan  kesetiaan, pengabdian kecakapan, kejujuran dan kedisiplinaanya sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap  pegawai lain.

2.   Telah memenuhi syarat masa kerja terus menerus dan tidak terputus:

• Sekurang-kurangnya 10 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.
• Sekurang-kurangnya 20 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun.
• Sekurang-kurangnya 30 tahun untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
• Yang dimaksud masa kerja diatas adalah masa kerja dihitung sejak Calon Pegawai Negeri Sipil  sampai dengan bulan pengusulan Satyalancana Karya Satya (tidak termasuk masa kerja diluar Pegawai Negeri Sipil).
• Melampirkan  surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat  yang ditanda tangani oleh kepala Instansi.

3.   Berakhlak dan berbudi pekerti baik,

4.   Selama kedinasan tidak pernah melakasanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara.

5.   Persyaratan administrasi pengusulan untuk jenis usul Satyalancana Karya Satya :

a.  Satyalancana  Karya Satya Sepuluh Tahun.

1. Foto copy yang syah Surat Keputusan Pengangkatan  sebagai  Calon PNS.

2. Foto copy yang syah Surat Keputusan sebagai  Pegawai Negeri Sipil.

3. Foto copy yang syah Surat Keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir.

4.  Asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kepala Instansi.

b.   Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun :

1.  Foto copy yang sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai  Calon PNS;

2.  Foto copy yang sah Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3.  Foto copy yang sah Surat Keputusan Pangkat  dan Jabatan Terakhir;

4.  Asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin ditanda tangani pejabat Eselon II )

5. Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh Puluh Tahun (yang sudah  memiliki)

c.   Untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun :

1.  Foto copy syah Surat Keputusan Pengangkatan  sebagai  Calon PNS;

2.  Foto copy syah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil;

3   Foto copy syah Surat Keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir;

4.   Melampirkan  surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat  yang ditanda tangani oleh kepala Instansi. ( harus pejabat struktural esselon II ).

5.  Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun (yang sudah memiliki)

Pengusulan Satyalancana Karya Satya melalui instansi masing–masing secara kolektif bagi PNS yang memenuhi persyaratan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimasukkan dalam Stopmap merah muda ditempel label data. Usulan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD (Angkatan III)

 Sumber : Subdit Program dan Evaluasi

"Sebanyak 219 peserta dari tanggal 28 s.d 31 Mei 2013 berkumpul di Millenium Hotel Jakarta, dalam rangka mengikuti “Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 (Angkatan III)”. Kasubdit Program dan Evaluasi Dr. Sukiman, M.Pd, dalam laporannya menyampaikan, peserta berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya Dr. Sukiman, M.Pd menyampaikan, tujuan pelaksanaan Rakornas PAUD, (1) Melakukan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan program PAUD tahun 2013, (2) Melakukan sosialisasi mekanisme dan pengelolaan serta penyaluran bantuan sosial program PAUD tahun 2013, (3) Menyusun strategi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial program PAUD tahun 2013, dan (4) Menyusun jadwal pelaksanaan program PAUD tahun 2013. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam sambutan selamat datang kepada peserta menyampaikan, di DKI Jakarta lembaga PAUD formal maupun nonformal berjumlah 3.800. Disetiap kelurahan rata-rata terdapat 10 lembaga PAUD. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan SDM sebagai sumber investasi utama, sehingga mengalokasikan 27 persen untuk anggaran pendidikan. Pengembangan program PAUD di Jakarta termasuk kebijakan yang menjadi prioritas. Selain itu beliau berharap, status kelembagaan PAUD harus diperjelas seperti lembaga pendidikan formal. Untuk itu diperlukan payung hukum atau peraturan yang mengatur tentang perizinan lembaga PAUD. Serta mengharapkan, agar kegiatan Rakornas PAUD dapat mengembangkan program PAUD. Kegiatan Rakornas PAUD dibuka Direktur Jenderal PAUDNI yang diwakili oleh Direktur Pembinaan PAUD Dr. Erman Syamsuddin. Dalam amanatnya menyampaikan, Kegiatan Rakornas PAUD dilakukan di tiga regional. Regional I di Makassar, regional II di Surabaya, dan regional III di Jakarta. Pada pelaksanaan kegiatan ini, selain mengundang Dinas Pendidikan Provinsi juga menghadirkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Pusat dapat cepat sampai ke daerah. Dr. Erman Syamsuddin juga mengungkapkan, terdapat 5 strategi dalam  pengembangan PAUD, yaitu : (1) Standar  PAUD, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, (3) Pengembangan PAUD Terpadu, (4) Strategi Pemasalan PAUDISASI, dan (5) PAUD Holistik. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah yang sama antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut Dr. Erman Syamsuddin mengingatkan, dalam rangka peningkatan APK PAUD, perlu ditempuh berbagai strategi. Diantaranya (1) Permudah Izin, (2) Fokus 3-6 tahun, (3) Kebijakan 1 Desa atau Kelurahan 1 PAUD bagi Desa atau Kelurahan yang belum ada PAUD, (4) Kebijakan 1 Dusun/RW 1 PAUD bagi Desa/Kelurahan yang sudah ada PAUD,  (5) Sinergikan TK/KB/TPA dengan Posyandu, BKB, TPQ, dll, (6)  PAUD Parenting bagi lokasi yang sulit dijangkau, dan (7) Pemberdayaan PTK Sabtu dan Minggu bagi lokasi yang populasi anak banyak tapi lembaga sedikit. Pembukaan Rakornas PAUD dimeriahkan penampilan paduan suara Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) DKI Jakarta. Lagu yang dipersembahkan, Indonesia Raya, Mars PAUD, Mars IGTKI, Kicir-Kicir, dan Kampuang Nan Jauh Dimato. Kegiatan Rakornas PAUD ditutup oleh Sekretaris Direktur Jenderal PAUDNI Dr. Gutama dalam amanahnya menyampaikan, tidak adanya dana dekonsentrasi pada tahun 2013, bukan berarti dana bantuan penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat tidak ada. Ada dan tidak ada dekonsentrasi, dana bantuan pusat tetap ada. Hanya mekanismenya saja yang berubah. Dr. Gutama juga mengingatkan, Petunjuk Teknis  Penyaluran Dana Bantuan Sosial program PAUD tahun 2013, mohon dipelajari karena akan menjadi dasar pengawasan atau pemeriksaan pelaksanaan program. Jangan menyimpang dari petunjuk teknis, karena pemeriksaan ketat. Selanjutnya Dr. Gutama mengingatkan, anggaran bantuan pemerintah pusat terbatas. Diharapkan dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan bantuan secara bertahap. Jadi tolong diberikan akses, informasi dan prioritas bagi lembaga PAUD yang belum pernah mendapat bantuan. Mohon kampanyekan PAUD dan PNFI kepada masyarakat dan stake holder terkait, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah, dalam hal ini BAPEDA,  DPRD I dan II mengetahui dan memahaminya, ujar Dr. Gutama mengakhiri sambutannya."