Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD (Angkatan III)

 Sumber : Subdit Program dan Evaluasi

"Sebanyak 219 peserta dari tanggal 28 s.d 31 Mei 2013 berkumpul di Millenium Hotel Jakarta, dalam rangka mengikuti “Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program PAUD Tingkat Nasional Tahun 2013 (Angkatan III)”. Kasubdit Program dan Evaluasi Dr. Sukiman, M.Pd, dalam laporannya menyampaikan, peserta berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya Dr. Sukiman, M.Pd menyampaikan, tujuan pelaksanaan Rakornas PAUD, (1) Melakukan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan program PAUD tahun 2013, (2) Melakukan sosialisasi mekanisme dan pengelolaan serta penyaluran bantuan sosial program PAUD tahun 2013, (3) Menyusun strategi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial program PAUD tahun 2013, dan (4) Menyusun jadwal pelaksanaan program PAUD tahun 2013. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam sambutan selamat datang kepada peserta menyampaikan, di DKI Jakarta lembaga PAUD formal maupun nonformal berjumlah 3.800. Disetiap kelurahan rata-rata terdapat 10 lembaga PAUD. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan SDM sebagai sumber investasi utama, sehingga mengalokasikan 27 persen untuk anggaran pendidikan. Pengembangan program PAUD di Jakarta termasuk kebijakan yang menjadi prioritas. Selain itu beliau berharap, status kelembagaan PAUD harus diperjelas seperti lembaga pendidikan formal. Untuk itu diperlukan payung hukum atau peraturan yang mengatur tentang perizinan lembaga PAUD. Serta mengharapkan, agar kegiatan Rakornas PAUD dapat mengembangkan program PAUD. Kegiatan Rakornas PAUD dibuka Direktur Jenderal PAUDNI yang diwakili oleh Direktur Pembinaan PAUD Dr. Erman Syamsuddin. Dalam amanatnya menyampaikan, Kegiatan Rakornas PAUD dilakukan di tiga regional. Regional I di Makassar, regional II di Surabaya, dan regional III di Jakarta. Pada pelaksanaan kegiatan ini, selain mengundang Dinas Pendidikan Provinsi juga menghadirkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Pusat dapat cepat sampai ke daerah. Dr. Erman Syamsuddin juga mengungkapkan, terdapat 5 strategi dalam  pengembangan PAUD, yaitu : (1) Standar  PAUD, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, (3) Pengembangan PAUD Terpadu, (4) Strategi Pemasalan PAUDISASI, dan (5) PAUD Holistik. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah yang sama antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut Dr. Erman Syamsuddin mengingatkan, dalam rangka peningkatan APK PAUD, perlu ditempuh berbagai strategi. Diantaranya (1) Permudah Izin, (2) Fokus 3-6 tahun, (3) Kebijakan 1 Desa atau Kelurahan 1 PAUD bagi Desa atau Kelurahan yang belum ada PAUD, (4) Kebijakan 1 Dusun/RW 1 PAUD bagi Desa/Kelurahan yang sudah ada PAUD,  (5) Sinergikan TK/KB/TPA dengan Posyandu, BKB, TPQ, dll, (6)  PAUD Parenting bagi lokasi yang sulit dijangkau, dan (7) Pemberdayaan PTK Sabtu dan Minggu bagi lokasi yang populasi anak banyak tapi lembaga sedikit. Pembukaan Rakornas PAUD dimeriahkan penampilan paduan suara Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) DKI Jakarta. Lagu yang dipersembahkan, Indonesia Raya, Mars PAUD, Mars IGTKI, Kicir-Kicir, dan Kampuang Nan Jauh Dimato. Kegiatan Rakornas PAUD ditutup oleh Sekretaris Direktur Jenderal PAUDNI Dr. Gutama dalam amanahnya menyampaikan, tidak adanya dana dekonsentrasi pada tahun 2013, bukan berarti dana bantuan penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat tidak ada. Ada dan tidak ada dekonsentrasi, dana bantuan pusat tetap ada. Hanya mekanismenya saja yang berubah. Dr. Gutama juga mengingatkan, Petunjuk Teknis  Penyaluran Dana Bantuan Sosial program PAUD tahun 2013, mohon dipelajari karena akan menjadi dasar pengawasan atau pemeriksaan pelaksanaan program. Jangan menyimpang dari petunjuk teknis, karena pemeriksaan ketat. Selanjutnya Dr. Gutama mengingatkan, anggaran bantuan pemerintah pusat terbatas. Diharapkan dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan bantuan secara bertahap. Jadi tolong diberikan akses, informasi dan prioritas bagi lembaga PAUD yang belum pernah mendapat bantuan. Mohon kampanyekan PAUD dan PNFI kepada masyarakat dan stake holder terkait, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah, dalam hal ini BAPEDA,  DPRD I dan II mengetahui dan memahaminya, ujar Dr. Gutama mengakhiri sambutannya."